MAHASISWA NTT MENGAMUK! Demo di Universitas Bunda Thamrin, Desak Poldasu Amankan Yayasan dan Rektorat Diduga Mainkan Kuota KIP Kuliah

 

MAHASISWA NTT MENGAMUK!

 

Demo di Universitas Bunda Thamrin, Desak Poldasu Amankan Yayasan dan Rektorat Diduga Mainkan Kuota KIP Kuliah

 

Medan, 7 Mei 2026 – Suasana memanas di depan gerbang Universitas Bunda Thamrin. Puluhan mahasiswa yang mayoritas berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi demonstrasi damai pada Kamis (7/5/2026). Mereka menuntut kejelasan status pendidikan dan keberpihakan pihak kampus yang dinilai sangat merugikan mahasiswa kurang mampu.

 

Dalam orasinya yang penuh emosi, mahasiswa tidak hanya menuntut solusi, tetapi juga menyerukan agar pihak kepolisian, khususnya Polda Sumatera Utara (Poldasu), segera turun tangan mengamankan pihak Yayasan dan jajaran Rektorat yang diduga sengaja mempermainkan nasib mereka.

 

 

 

KRONOLOGI: SIDARA DIBLOKIR, UTS TERANCAM GAGAL

 

Aksi ini dipicu oleh masalah yang sudah berlangsung lama dan memuncak saat ini. Mahasiswa melaporkan bahwa akses mereka ke Sistem Informasi Akademik (SIDARA) diblokir secara sepihak oleh pihak kampus dengan alasan tunggakan pembayaran SPP.

 

Padahal, sebagian besar dari mereka adalah penerima atau calon penerima bantuan pendidikan. Akibat pemblokiran ini, mahasiswa tidak bisa mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan khawatir akan gagal dalam studi mereka.

 

"Kami ingin kuliah, kami ingin belajar, tapi akses kami diputus. Ini sengaja dilakukan untuk memojokkan kami," ujar salah satu mahasiswa dengan nada tinggi.

 

 

 

SKANDAL KUOTA KIP KULIAH: DITERIMA 210, YANG DAPAT HANYA 49!

 

Poin paling menyakitkan dan menjadi sorotan utama adalah persoalan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

 

Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, dalam rekrutmen tahun ini, kampus menerima sekitar 380 mahasiswa baru. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 210 orang di antaranya berasal dari keluarga kurang mampu, anak daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), dan memiliki harapan besar mendapatkan bantuan KIP Kuliah agar bisa melanjutkan studi.

 

Namun ironisnya, kuota resmi yang berhasil diamankan oleh pihak kampus melalui jalur L2Dikti maupun aspirasi legislatif hanya tersedia sekitar 49 kuota.

 

Ini artinya, ada ratusan mahasiswa yang "dijebak" masuk kuliah dengan janji bantuan, namun pada akhirnya dibiarkan menanggung biaya sendiri yang sangat berat dan di luar kemampuan ekonomi mereka.

 

"Ini bukan kesalahan, ini kesengajaan! Pihak Yayasan dan Rektorat tahu betul kuotanya sedikit, tapi mereka tetap merekrut ratusan mahasiswa miskin. Untuk apa? Hanya untuk mengeruk keuntungan semata! Maka dari itu, Poldasu harus segera amankan mereka untuk dipertanggungjawabkan!" seru mahasiswa dalam orasi.

 

 

 

6 TUNTUTAN KERAS MAHASISWA

 

Melalui pernyataan sikap, mahasiswa menyodorkan 6 tuntutan mendesak yang harus dijawab oleh pihak kampus:

 

1. Buka Blokir SIDARA: Segera aktifkan kembali akses Sistem Informasi Akademik agar mahasiswa bisa mengikuti UTS.

2. Hentikan Tagihan: Stop menagih SPP kepada mahasiswa yang sedang menunggu status KIP Kuliah.

3. Transparansi Data: Berikan penjelasan tertulis yang jelas dan terbuka mengenai realisasi kuota dan status pengajuan KIP masing-masing mahasiswa.

4. Audit Terbuka: Laksanakan audiensi publik yang melibatkan Rektorat, Yayasan, Mahasiswa, Orang Tua, dan Pendamping Hukum.

5. Solusi Konkret: Berikan kepastian hukum dan ekonomi agar mahasiswa bisa terus kuliah tanpa tekanan.

6. Tanggung Jawab Pihak Berwenang: Meminta Poldasu dan Kemenkumham melihat dugaan pidana dalam pengelolaan dana dan kuota ini.

 

 

 

TENGGAT WAKTU 3x24 JAM

 

Mahasiswa memberikan ultimatum keras kepada pihak Yayasan dan Rektorat Universitas Bunda Thamrin. Mereka memberikan waktu 3 kali 24 jam untuk memberikan tanggapan resmi dan solusi yang nyata.

 

"Jika dalam waktu 3 hari tidak ada respons yang serius dan bertanggung jawab, kami tidak akan diam. Kami akan membawa perjuangan ini ke tingkat yang lebih tinggi, melibatkan media nasional, dan melaporkan ke pihak berwajib karena ini sudah masuk ranah hukum," tegas mahasiswa.

 

 

 

SERUAN AKHIR: KEADILAN ATAU PERLAWANAN

 

Aksi ini menjadi bukti perjuangan mahasiswa rantau yang jauh dari orang tua, berjuang keras demi mengubah nasib melalui pendidikan, namun justru dipermainkan oleh oknum yang seharusnya melindungi mereka.

 

"Kami bukan sumber uang, kami calon pemimpin bangsa! Jangan jadikan pendidikan sebagai komoditas yang mematikan harapan!"

 

Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung tertib namun penuh semangat, menunggu janji dan tindakan nyata dari pihak kampus.

 

 

 

#DemoUniversitasBundaThamrin

#MahasiswaNTT

#KIPKuliah

#Poldasu

#TuntutKeadilan

#PendidikanUntukRakyat