Teheran — Hubungan diplomatik antara Rusia dan Iran kembali menjadi sorotan tajam dunia internasional setelah serangan besar-besaran yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel menghantam Teheran pada Sabtu (28/2/2026) pagi.
Dalam serangan tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dilaporkan tewas. Kabar ini diumumkan langsung oleh Presiden AS, Donald Trump, yang menyatakan bahwa Khamenei menjadi target utama dalam operasi militer tersebut.
Peristiwa ini memicu pertanyaan besar di panggung geopolitik global: di mana posisi Moskwa ketika sekutu strategisnya digempur habis-habisan?
Meski selama ini dikenal sebagai mitra strategis Teheran, Moskwa dinilai hanya memberikan dukungan simbolis dan verbal saat Iran berada di titik nadir.
Berdasarkan laporan media internasional, diplomat tinggi Iran segera menghubungi Moskwa ketika serangan dimulai. Namun, respons resmi Rusia melalui Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov hanya sebatas penyampaian simpati dan janji dukungan politik.
Tidak ada langkah militer konkret, tidak ada pengerahan pasukan, maupun sistem pertahanan tambahan yang dikirim untuk membantu Teheran.
Situasi ini menempatkan Iran sebagai negara terbaru yang merasakan realitas kemitraan dengan Rusia—retorika kuat di panggung internasional, namun minim aksi nyata ketika krisis memuncak.
Sejak melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022, Kremlin kerap memosisikan diri sebagai pemimpin dunia “multipolar” yang menentang hegemoni Barat. Namun, dalam beberapa krisis besar yang menimpa sekutunya, respons Rusia dinilai tidak sebanding dengan narasi tersebut.
Presiden Suriah Bashar al-Assad disebut pernah merasakan terbatasnya dukungan Moskwa ketika situasi politik dan keamanan di Damaskus memburuk.
Hal serupa juga menimpa Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang kini dilaporkan menghadapi tekanan hukum internasional.
Kini, giliran Iran yang mengalami konsekuensi dari batasan komitmen strategis Rusia.
Secara formal, Rusia memang tidak memiliki kewajiban hukum untuk terlibat langsung membela Iran. Perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani pada April 2025 tidak memuat klausul pertahanan bersama.
Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko, sebelumnya telah menegaskan bahwa kesepakatan tersebut bukanlah aliansi militer dan tidak mencakup bantuan militer timbal balik.
Faktor lain yang disebut menjadi pertimbangan Kremlin adalah hubungan sensitif dengan Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin pernah menyatakan bahwa jutaan warga keturunan bekas Uni Soviet kini tinggal di Israel, sehingga Moskwa harus mempertimbangkan faktor tersebut dalam kebijakan luar negerinya.
Pernyataan itu memperlihatkan dilema strategis Rusia: menjaga keseimbangan antara Iran dan Israel, dua aktor penting di kawasan Timur Tengah.
Di tengah kritik global atas ketidakhadirannya, Kremlin mencoba mengalihkan narasi dengan menyerang Barat secara retoris. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menyindir kepemimpinan Trump melalui media sosial.
Sementara itu, analis politik Rusia dari University College London, Vladimir Pastukhov, menilai bahwa tragedi di Teheran justru akan memperkuat keyakinan Putin mengenai ancaman Barat.
Menurutnya, Kremlin dapat menggunakan peristiwa ini untuk mempertegas narasi domestik bahwa Barat tidak dapat dipercaya dan bahwa Rusia harus semakin memperkuat pertahanan nasionalnya.
Kematian Khamenei dan minimnya respons militer Rusia berpotensi mengubah peta kekuatan di Timur Tengah. Hegemoni AS dinilai semakin terlihat nyata, sementara kredibilitas Rusia sebagai pelindung sekutu kembali dipertanyakan.
Kini, dunia menyaksikan bagaimana Moskwa mencoba menjaga reputasi globalnya, sementara sekutu-sekutunya menghadapi risiko eksistensial tanpa perlindungan militer langsung.
Peristiwa ini tidak hanya menjadi tragedi bagi Iran, tetapi juga ujian besar bagi konsep “dunia multipolar” yang selama ini digaungkan Kremlin. (TIM)
0 Komentar