Sorotan Publik terhadap Lambannya Proses Laporan di Polres Belawan, Transparansi Diminta Sesuai UU KIP

Sorotan Publik terhadap Lambannya Proses Laporan di Polres Belawan, Transparansi Diminta Sesuai UU KIP

Belawan 3 Maret 2026 – Lambannya proses penanganan sejumlah laporan masyarakat di Polres Pelabuhan Belawan menuai sorotan dari berbagai kalangan. Warga dan pelapor mengeluhkan minimnya informasi perkembangan perkara yang telah mereka laporkan, bahkan dalam beberapa kasus, proses dinilai berlarut-larut tanpa kejelasan status hukum.

e

Sejumlah pelapor menyampaikan bahwa sejak laporan diterima, belum ada pemberitahuan resmi terkait tahapan penyelidikan atau penyidikan. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, terutama terkait komitmen transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap badan publik, termasuk institusi kepolisian, wajib memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait proses dan perkembangan penanganan laporan, sepanjang tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. UU KIP secara tegas menekankan prinsip transparansi sebagai bagian dari pelayanan publik yang profesional dan bertanggung jawab.

Selain itu, keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Tanpa adanya penjelasan resmi atau klarifikasi berkala, muncul persepsi negatif yang dapat merugikan citra institusi itu sendiri.

Masyarakat berharap agar Polres Pelabuhan Belawan dapat lebih responsif dalam memberikan informasi perkembangan laporan, baik melalui surat pemberitahuan resmi kepada pelapor maupun melalui kanal informasi publik. Transparansi bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Pengamat hukum dan aktivis keterbukaan informasi menilai bahwa lambannya proses tanpa penjelasan terbuka dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik yang tidak optimal. Mereka mendorong adanya evaluasi internal serta pengawasan dari instansi terkait agar setiap laporan masyarakat diproses secara profesional, cepat, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Ke depan, diharapkan adanya perbaikan sistem pelayanan, termasuk penyediaan mekanisme monitoring laporan berbasis digital, sehingga pelapor dapat mengetahui perkembangan perkara secara berkala tanpa harus datang langsung ke kantor kepolisian.

Hingga Berita ini di publikasikan belum ada tanggapan Resmi dari pihak kepolisian,

Transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas adalah fondasi utama dalam penegakan hukum. Masyarakat menunggu komitmen nyata demi terciptanya pelayanan publik yang adil dan berkeadilan di wilayah Belawan.(TIM)