Orang Tua Murid Sumatera Utara Mulai Resah, Dugaan Keracunan MBG di Berastagi Dipertanyakan: “Racun Apa yang Terdeteksi dalam Ikan Itu?”

TANAH KARO, SUMATERA UTARA — Dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah murid setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian. Di tengah kekhawatiran masyarakat, khususnya para orang tua murid, muncul pertanyaan mendasar yang membutuhkan jawaban berdasarkan hasil pemeriksaan ilmiah.

“Atau begini saja, Pak. Racun apa yang terdeteksi dalam ikan itu? Kok belum ada hasilnya?”

Pertanyaan tersebut menggambarkan keresahan orang tua yang ingin mengetahui secara pasti apa penyebab gangguan kesehatan yang dialami anak-anak mereka.

Perlu ditegaskan, sampai adanya hasil pemeriksaan laboratorium dan keterangan resmi dari instansi berwenang, dugaan keracunan tersebut belum boleh serta-merta disimpulkan disebabkan oleh ikan atau menu tertentu. Penyebab kejadian harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis, epidemiologis, serta pengujian sampel makanan dan, bila diperlukan, sampel biologis pasien.

Orang tua berhak mendapatkan kepastian

Bagi orang tua, persoalan ini bukan semata-mata soal menu makanan. Ini menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak yang menjadi penerima manfaat program pemerintah.

Masyarakat tentu dapat mempertanyakan beberapa hal:

1. Apakah sampel makanan telah diambil dan diperiksa?
2. Laboratorium mana yang melakukan pemeriksaan?
3. Sampel apa saja yang diperiksa?
4. Apakah ditemukan bakteri, toksin, bahan kimia, atau kontaminan lainnya?
5. Apakah hasil pemeriksaan sudah keluar?
6. Jika belum, kapan pemeriksaan diperkirakan selesai?
7. Apakah hasil pemeriksaan medis terhadap para murid menunjukkan pola yang sama?
8. Langkah apa yang dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kepentingan publik yang wajar, terlebih karena program MBG menyangkut anak sekolah dalam jumlah besar.

Jangan buru-buru menunjuk penyebab

Dalam perspektif jurnalistik, pemberitaan mengenai dugaan keracunan harus tetap mengedepankan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan asas praduga tak bersalah.

Karena itu, media tidak seharusnya menyatakan bahwa ikan tertentu pasti mengandung racun sebelum terdapat hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, kehati-hatian jurnalistik bukan berarti media dan masyarakat harus berhenti bertanya.

Justru pertanyaan publik harus dijawab dengan data.

Apabila hasil laboratorium menyatakan tidak ditemukan kontaminasi, pemerintah dan pihak penyelenggara MBG perlu menyampaikan penjelasan secara terbuka. Sebaliknya, apabila ditemukan kontaminasi atau zat berbahaya, informasi mengenai jenis kontaminan, sumber dugaan kontaminasi, serta langkah penanganannya perlu dijelaskan sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan hak privasi pasien.

Transparansi menjadi kunci

Program MBG merupakan program publik yang menggunakan sumber daya negara dan ditujukan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi mengenai aspek keamanan pangan menjadi sangat penting.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang informasi tersebut memang termasuk informasi yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, keterbukaan informasi juga memiliki batas. Data pribadi anak, rekam medis, identitas pasien, dan informasi lain yang dilindungi hukum tidak boleh dibuka sembarangan.

Dengan demikian, yang perlu didorong adalah transparansi terhadap informasi publik mengenai proses penanganan kejadian, bukan membuka data pribadi para korban.

Pemerintah dapat, misalnya, menyampaikan perkembangan pemeriksaan, jumlah sampel yang diperiksa, instansi/laboratorium pemeriksa, status hasil pemeriksaan, serta kesimpulan resmi setelah hasil tersebut dinyatakan valid.

Ada apa dengan pengawasan keamanan pangan?

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai rantai pengawasan makanan MBG.

Mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan ikan dan bahan pangan lainnya, proses memasak, pengemasan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa, seluruh tahapan perlu dievaluasi.

Sebab dugaan gangguan kesehatan setelah makan tidak otomatis berarti sumber masalah hanya berada pada satu bahan makanan.

Bisa saja penyebabnya berkaitan dengan kontaminasi bahan baku, penyimpanan yang tidak sesuai, proses pengolahan, kebersihan peralatan, suhu makanan, distribusi, atau faktor lainnya.

Karena itu, pemeriksaan menyeluruh jauh lebih penting daripada sekadar mencari satu pihak untuk disalahkan.

Sebagai catatan, pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo sebelumnya memang telah mendapat dukungan dan pengawasan berbagai pihak. Polres Tanah Karo juga pernah menyampaikan bahwa program tersebut dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk fasilitas di wilayah Berastagi.

Hal tersebut justru memperkuat alasan mengapa ketika muncul dugaan gangguan kesehatan, evaluasi terhadap sistem keamanan pangan harus dilakukan secara serius dan transparan.

Publik menunggu hasil, bukan spekulasi

Pengalaman di Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa ketika terjadi dugaan keracunan yang berkaitan dengan MBG, hasil pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting untuk menentukan apa sebenarnya yang terjadi. Dalam kasus dugaan keracunan MBG di Dairi pada Februari 2026, misalnya, sampel makanan dilaporkan diperiksa dan publik menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui penyebabnya.

Karena itu, dalam perkara di Tanah Karo, masyarakat sebaiknya tidak disuguhi spekulasi mengenai “racun” sebelum hasil pemeriksaan resmi tersedia.

Yang dibutuhkan adalah data, bukti, dan penjelasan ilmiah.

Jika pemeriksaan masih berlangsung, pemerintah cukup mengatakan bahwa pemeriksaan masih berjalan dan menjelaskan tahapan serta perkiraan waktu penyampaian hasil.

Jika hasil sudah tersedia, sampaikan kesimpulan resminya kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.

Editorial: Keselamatan anak tidak boleh menjadi ruang abu-abu

Catatan Editorial Redaksi

Dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG di Tanah Karo harus menjadi perhatian serius semua pihak.

Program MBG memiliki tujuan yang baik, yaitu membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Namun, tujuan yang baik harus berjalan beriringan dengan standar keamanan pangan yang ketat.

Tidak boleh ada pertentangan antara keberhasilan program dan keterbukaan informasi.

Justru semakin besar program tersebut, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang kuat.

Orang tua tidak sedang mencari keributan.

Mereka sedang mencari jawaban.

Mereka ingin tahu apakah makanan yang dikonsumsi anak-anak mereka aman. Mereka ingin mengetahui apakah penyebab gangguan kesehatan sudah ditemukan. Mereka ingin memastikan bahwa anak-anak mereka tidak kembali menghadapi risiko yang sama.

Karena itu, pertanyaan:

“Racun apa yang terdeteksi dalam ikan itu? Kok belum ada hasilnya?”

harus dijawab dengan pemeriksaan laboratorium, bukan dengan dugaan.

Apabila belum ada racun yang terdeteksi, katakan belum ditemukan.

Apabila pemeriksaan belum selesai, katakan belum selesai.

Apabila ditemukan kontaminasi, jelaskan hasilnya dan tindakan korektif yang dilakukan.

Itulah bentuk komunikasi publik yang sehat.

Kepada pemerintah dan pihak terkait

Redaksi mendorong Pemerintah Kabupaten Karo, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional, pihak SPPG, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk melakukan investigasi secara profesional dan terbuka sesuai kewenangan masing-masing.

Kami juga mendorong agar hasil pemeriksaan disampaikan kepada publik setelah melalui prosedur ilmiah dan administratif yang semestinya.

Jika terdapat kelalaian, maka harus dievaluasi dan ditindak sesuai ketentuan hukum.

Jika tidak terdapat kelalaian, hal tersebut juga perlu dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan sehingga tidak terjadi tudingan tanpa dasar.

Pers bekerja bukan untuk menghakimi.

Pers bekerja untuk mencari, memperoleh, mengolah, memverifikasi, dan menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat.

Karena itu, seluruh pihak yang diberitakan juga harus diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip-prinsip jurnalistik.

UU KIP dan kepentingan publik

Dalam perspektif keterbukaan informasi, pemerintah dan badan publik perlu membedakan antara informasi publik yang relevan untuk diketahui masyarakat dan informasi yang wajib dilindungi karena menyangkut privasi atau kepentingan lain yang dilindungi hukum.

Hasil evaluasi keamanan pangan, status pemeriksaan, langkah pencegahan, serta kebijakan perbaikan pada prinsipnya merupakan hal yang patut menjadi perhatian publik, sedangkan identitas dan rekam medis anak korban harus tetap dilindungi.

Keterbukaan tidak berarti membuka semuanya.

Keterbukaan berarti memberikan informasi yang memang menjadi hak masyarakat, secara benar, proporsional, dan bertanggung jawab.

Jangan tunggu keresahan semakin besar

Keresahan orang tua dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan apabila informasi resmi terlalu lama tidak tersedia.

Karena itu, komunikasi publik harus dilakukan secara aktif.

Jangan menunggu masyarakat bertanya berkali-kali.

Jangan menunggu isu berkembang di media sosial.

Dan jangan membiarkan ruang kosong informasi diisi oleh spekulasi.

Satu penjelasan resmi yang berbasis data jauh lebih bermanfaat daripada puluhan pernyataan yang tidak memberikan kepastian.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan.

Keberhasilan program juga harus diukur dari seberapa aman makanan tersebut dikonsumsi, seberapa ketat pengawasannya, dan seberapa cepat pemerintah bertindak ketika terjadi dugaan masalah.

Sebab bagi orang tua murid, ukuran keberhasilan yang paling sederhana adalah:

anak berangkat sekolah untuk mendapatkan makanan bergizi dan pulang dalam keadaan sehat serta selamat.

Itulah yang kini ditunggu masyarakat Tanah Karo dan para orang tua murid di Sumatera Utara: bukan spekulasi tentang racun, melainkan hasil pemeriksaan yang sahih, transparansi informasi, pertanggungjawaban, dan jaminan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali.

Redaksi Catatan: Tulisan ini menggunakan istilah dugaan dan tidak menyimpulkan adanya keracunan atau racun tertentu sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi. Pihak-pihak terkait tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.