Aturan Baru MBG: Siswa Dilarang Membawa Pulang Makanan, Publik Minta Kebijakan Lebih Manusiawi dan Terbuka

---

Aturan Baru MBG: Siswa Dilarang Membawa Pulang Makanan, Publik Minta Kebijakan Lebih Manusiawi dan Terbuka

Jakarta —
Muncul aturan baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) yang menyebutkan siswa dilarang membawa pulang makanan MBG dan diwajibkan menghabiskannya di sekolah. Alasan yang disampaikan adalah keamanan pangan, guna menghindari risiko makanan basi atau menimbulkan gangguan kesehatan bila dikonsumsi di luar pengawasan sekolah.

Secara normatif, kebijakan ini dapat dipahami. Namun dalam praktik di lapangan, aturan tersebut memunculkan kontradiksi dan kegelisahan publik.

Di satu sisi, anak-anak terus diajarkan untuk:

• Tidak menyisakan makanan
• Menghargai rezeki
• Tidak mubazir
• Bersyukur atas pemberian negara

Namun di sisi lain, ketika makanan tidak habis dikonsumsi dan tidak boleh dibawa pulang, realitasnya justru berujung pada pemborosan makanan.

Antara Disiplin dan Realitas Anak

Kapasitas makan setiap anak berbeda. Faktor usia, selera, kondisi fisik, dan psikologis sangat berpengaruh. Pemaksaan untuk “harus habis” tanpa fleksibilitas justru berpotensi:

• Menimbulkan tekanan pada anak
• Menghilangkan esensi edukasi gizi
• Mengajarkan kepatuhan tanpa pemahaman

Publik menilai, pendidikan karakter tidak bisa dibangun dengan pemaksaan, apalagi pada anak-anak.

Bukan Larangan, Tapi Perbaikan Sistem

Sejumlah pemerhati pendidikan dan orang tua murid menilai bahwa yang perlu dibenahi bukan semata boleh atau tidak boleh membawa pulang makanan, melainkan:

• Porsi yang lebih ramah anak
• Menu yang variatif dan sesuai selera usia
• Edukasi makan bertahap, bukan instruksi kaku
• Mekanisme aman dan terkontrol jika makanan tidak habis

Dengan pendekatan tersebut, tujuan gizi, pendidikan karakter, dan pengurangan pemborosan dapat berjalan beriringan.

UU KIP: Publik Berhak Tahu dan Didengar

Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas terkait:

• Dasar ilmiah kebijakan larangan membawa pulang MBG
• Mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan
• Ruang partisipasi publik, khususnya orang tua dan sekolah

Kebijakan publik yang menyentuh langsung anak-anak harus disusun secara transparan, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi lapangan.

Niat Baik Negara Perlu Didampingi Kebijakan yang Bijak

Program MBG adalah niat baik negara untuk meningkatkan gizi dan kualitas generasi masa depan. Namun niat baik akan lebih sempurna bila:

• Kebijakan mau mendengar suara lapangan
• Praktik tidak meniadakan nilai edukasi
• Aturan tidak berujung kontraproduktif

Mendidik anak bukan hanya soal memberi makan,
tetapi juga mengajarkan rasa syukur, tanggung jawab, dan menghargai rezeki—tanpa mubazir.

Harapannya, ke depan kebijakan dan praktik MBG dapat berjalan selaras, saling menguatkan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

“Aturan yang baik adalah yang melindungi kesehatan, tanpa mematikan nurani dan akal sehat.”

---

(TIM)