DPP GNI Angkat Bicara: MBG Milik Rakyat, Bukan Milik Yayasan atau Dapur

DPP GNI Angkat Bicara: MBG Milik Rakyat, Bukan Milik Yayasan atau Dapur

Jakarta — Ketua Umum DPP GNI (Generasi Negarawan Indonesia), Rules Gajah, S.Kom, akhirnya angkat bicara terkait polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai sorotan tajam publik akibat dugaan diskriminasi terhadap siswa.

Dengan nada tegas, Rules Gajah menegaskan bahwa MBG adalah program negara yang sepenuhnya dibiayai dari pajak rakyat, sehingga tidak boleh diperlakukan seolah-olah milik yayasan, kelompok tertentu, atau pengelola dapur MBG.

“MBG itu milik rakyat. Dibayar dari pajak rakyat. Jangan dipelintir seolah-olah milik yayasan atau dapur MBG. Negara hadir untuk anak-anak, bukan untuk kepentingan segelintir elite,” tegas Rules Gajah.

Menurutnya, berbagai persoalan MBG yang muncul di lapangan bukan semata kesalahan teknis, melainkan akar masalah struktural, terutama dalam penunjukan yayasan penyedia dapur MBG yang diduga terafiliasi dengan pihak-pihak berkepentingan, mulai dari pejabat negara, pengurus partai politik, hingga pengusaha daerah.

“Ketika yayasan penyedia dapur terafiliasi dengan elit kekuasaan, maka yang terjadi bukan lagi pelayanan publik, tapi konflik kepentingan. Ini berbahaya dan tidak etis,” ujarnya.

Rules Gajah menilai kondisi tersebut membuka ruang terjadinya:

• Penyalahgunaan kewenangan
• Arogansi pengelola dapur
• Diskriminasi terhadap penerima manfaat
• Lemahnya pengawasan penggunaan anggaran negara

Ia menegaskan bahwa praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip etika pemerintahan yang baik (good governance) serta melanggar semangat peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Uang MBG itu uang negara. Maka seluruh proses, mulai dari penunjukan yayasan, pengelolaan dapur, hingga distribusi makanan, wajib transparan, terbuka, dan bisa diaudit publik. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” lanjutnya.

DPP GNI juga menyoroti keras kasus di mana anak-anak dijadikan korban akibat konflik antara orang tua dan pengelola dapur, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak dan mencederai tujuan utama MBG sebagai program peningkatan gizi dan kesejahteraan siswa.

“Kalau ada sengketa administrasi atau kritik dari orang tua, selesaikan secara hukum dan etika. Jangan anak-anak yang dihukum. Itu tindakan tidak berperikemanusiaan,” kata Rules Gajah.

Sebagai langkah konkret, DPP GNI mendesak:

1. Audit menyeluruh terhadap seluruh yayasan dan dapur MBG
2. Evaluasi ulang mekanisme penunjukan penyedia MBG
3. Pembukaan data anggaran MBG ke publik sesuai UU KIP
4. Sanksi tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan
5. Pengawasan independen agar MBG benar-benar berpihak pada rakyat

DPP GNI menegaskan akan terus mengawal isu MBG agar tidak diselewengkan dari tujuan awalnya, serta memastikan bahwa program negara tidak berubah menjadi ladang kepentingan elite.

“MBG bukan proyek kekuasaan.
MBG adalah hak anak dan tanggung jawab negara.”

---