SKANDAL MBG! Pejabat Tegas Tutup Dapur Sekolah Usai Diskriminasi Siswa

Admin GNI Januari 24, 2026

SKANDAL MBG! Pejabat Tegas Tutup Dapur Sekolah Usai Diskriminasi Siswa

Trimulyo — Dunia pendidikan kembali tercoreng. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejatinya menjadi jaring pengaman gizi anak justru berubah menjadi alat diskriminasi terhadap siswa. Dua orang siswa di Trimulyo dilaporkan dicoret secara sengaja dari daftar penerima MBG dan dibiarkan kelaparan, hanya karena orang tua mereka berani melayangkan protes.

Peristiwa ini memantik kemarahan publik dan berujung pada penutupan dapur MBG Trimulyo setelah pejabat dan anggota DPRD melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.

Fakta yang terungkap dalam sidak tersebut sungguh mengejutkan. Kepala dapur MBG secara terbuka mengakui bahwa dua siswa tidak menerima makanan karena ibunya melakukan protes terkait pelaksanaan program.

“Satu, betul dapur MBG ini tidak membagi ke anak ini karena ibunya protes. Yang kedua, ibu datang ke rumah orang tuanya, mengintimidasi?”
— Pernyataan pejabat saat sidak

Alih-alih menunjukkan penyesalan, kepala dapur justru terkesan defensif dan sombong, memicu amarah pejabat yang hadir.

“Kalau intimidasi tidak, tapi mendatangi iya. Saya mencoba menjelaskan juknisnya, Pak. Karena beliau itu yang diserang sistemnya,”
— Jawaban Kepala Dapur MBG

Pernyataan tersebut justru memperkeruh suasana. Pejabat dengan tegas menegaskan bahwa jika ada sengketa atau keberatan, jalur hukumlah yang ditempuh, bukan dengan menghukum anak yang tidak bersalah.

“Kalau lembaga ini merasa dirugikan nama baiknya, ibu bisa menempuh jalur hukum, bukan menghukum anaknya. Sekarang saya tanya, mulai hari ini dibagi atau tidak?”

Namun jawaban kepala dapur kembali memantik kejanggalan. Ia mengakui bahwa jumlah penerima sengaja dikurangi.

“Saya tidak menurunkan anggarannya, Pak. Saya tidak meminta anggaran. Anggaran itu 3.833 anak. Saya mengambil anggaran 3.831.”

Pernyataan tersebut langsung dibalas keras oleh pejabat:

“Jadi Ibu yang membuang angka dua orang anak?”

Tak ingin perdebatan berlarut, pejabat mengambil langkah tegas dan cepat.

“Daripada kita banyak debat, kita konfirmasi saja. Saya minta dapur ini ditutup!”

Keputusan penutupan dapur MBG Trimulyo pun sontak menjadi sorotan luas. Publik menilai tindakan tersebut sebagai peringatan keras bahwa program negara tidak boleh dikelola secara sewenang-wenang.

Masyarakat menegaskan bahwa MBG bukan milik yayasan, bukan milik pengelola dapur, melainkan program negara yang dibiayai dari pajak rakyat. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk menerima manfaatnya tanpa diskriminasi, intimidasi, atau balas dendam sosial.

Kasus ini juga dinilai melanggar prinsip perlindungan anak, asas keadilan sosial, serta semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), karena penggunaan anggaran negara harus transparan dan akuntabel.

Publik kini mendesak: