Isu MBG Dinilai Dikuasai Elit, Tak Sentuh UMKM Daerah: Ketimpangan Sosial Kian Mengkhawatirkan

Isu MBG Dinilai Dikuasai Elit, Tak Sentuh UMKM Daerah: Ketimpangan Sosial Kian Mengkhawatirkan

NASIONAL – Program MBG yang semestinya menjadi instrumen penguatan ekonomi kerakyatan justru menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, pelaksanaan dan penguasaan program tersebut dinilai didominasi oleh elit partai politik, serta melibatkan jaringan elit Polri, TNI, Kejaksaan, hingga sejumlah ormas keagamaan, namun minim dampak nyata bagi UMKM di daerah-daerah.

Sejumlah pelaku UMKM dan pemerhati kebijakan publik menilai, arah kebijakan MBG telah menyimpang dari semangat pemerataan ekonomi sebagaimana yang digaungkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang kerap menekankan pentingnya ekonomi rakyat, kemandirian nasional, dan keadilan sosial.

“Fakta di lapangan menunjukkan UMKM daerah hanya menjadi penonton. Akses program, distribusi anggaran, dan peluang usaha lebih banyak dikuasai kelompok elit,” ujar salah satu pengamat ekonomi kerakyatan.

Kondisi ini memicu ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin terasa di tengah masyarakat. Ketidakadilan distribusi manfaat program dinilai berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan mendorong krisis kepercayaan publik terhadap negara apabila tidak segera dikoreksi.

Masyarakat juga menyoroti minimnya transparansi informasi publik terkait mekanisme, penerima manfaat, serta alur pengelolaan MBG. Padahal, hal tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mewajibkan setiap program publik bersifat terbuka, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan MBG juga dinilai harus selaras dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang tentang Presiden dan Pemerintahan, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis nasional harus berpihak pada kepentingan rakyat luas, bukan kelompok tertentu.

Aktivis masyarakat sipil mendesak agar pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh, membuka data penerima dan pelaksana program, serta memastikan UMKM lokal di daerah menjadi aktor utama, bukan sekadar pelengkap.

“Jika kondisi ini dibiarkan, ambang batas keresahan masyarakat akan semakin tinggi dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial,” tegas salah satu perwakilan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola MBG terkait tudingan dominasi elit dan minimnya keberpihakan terhadap UMKM daerah.

Redaksi